Pasal 28

(1) Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang

PRESIDEN

diderita oleh pengguna jasa dan/atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan

dengan ketentuan:

• sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas, atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara;

• besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya.