PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1953

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12

TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG

KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS

KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang kewajiban anggota. Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan;

• bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 84 tahun 19 52) sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG

UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN.

Pasal 1.

Anggota Angkatan Perang yang diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1953, "Undang-undang tentang penerimaan anggota, Angkatan Perang Republik Indonesia", yang berhubung dengan selesainya waktu ikatan dinas seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang itu, tidak menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selesainya waktu ikatan dinas tersebut di atas, ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan.

Pasal 3.

(1) Ketentuan-ketentuan yang ada sampai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku.

(2) Undang-undang mengatur akibat-akibat dari pada ketentuan-ketentuan yang tercantum

dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN A.I.,

ttd

WILOPO.

Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 43

www.djpp.depkumham.go.id