Pasal 47

(1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh

menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.