Pasal 25

(1) Hak untuk menerima pensiun hapus :

• apabila penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;

• apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang, dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun

dicabut.