Pasal 105

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah

diberlakukannya Undang-Undang ini:

• setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;

• setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;

• setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;

• kementerian . . .

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan

LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.