Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara wajib menyediakan lahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(2) Penyediaan lahan untuk pendirian gedung Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar .

SK No 078110 A

PRESIDEN

(3) Standar bangunan gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Mahkamah Agung.