Pasal 98

(1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan

dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.

(4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers

tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

Pasal 99 . . .

PRESIDEN