Pasal 111

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang

dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:

• penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
• pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
• pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
• pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.