Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh

bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan

dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan

yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,

agunan, dana prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka

apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas

kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat

berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang

bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain

yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan

berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang

lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau

risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

• pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam

bentuk perjanjian tertulis;

• bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah

Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;

• kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

• kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur

dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

• larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau

pihak-pihak terafiliasi;

• penyelesaian sengketa.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angka 6

Cukup jelas