Pasal 51

Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut

dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa

terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang

lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal

ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang

dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat

mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada

dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih

terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Komisaris,

Direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku

ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat

ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka 41