Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain

adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum

adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus

memperoleh rekomedasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi

dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum

asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah

melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat

antara lain:

• kepemilikan saham;

• persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;

• kondisi keuangan calon pendiri bank.

Angka 17

Cukup jelas