Pasal 1

(1) Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949,

sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang ini,

yang hingga mulai berlakunya Undang-undang ini belum juga

dikerjakan dan/atau diusahakan kembali, begitu pula yang

pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan

pengusahaan yang sungguh-sungguh, batal menurut hukum.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal 1 Undang-undang ini dilakukan oleh

Menteri Perindustrian.