Pasal 5

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-

perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Tengah, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi

tanggungan pemerintah pusat.

Pasal 6.

Peraturan –peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan- peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Tengah.

BAB III.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta Pada tanggal 4 Djuli 1950.

INDONESIA,

ASSAAT.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

www.djpp.depkumham.go.id