Pasal 119

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.

Pasal l2O

(1) Pidana tambahan bagl Korporasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

• pembayaran ganti nrgi;
• perbaikan akibat Tindak Pidana;
• pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
• pemenuhan kewajiban adat;
• pembiayaan pelatihan kerja;
• perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
• pengumuman putusan pengadilan;
• pencabutan izin tertentu;
• pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
• penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
• pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
• pembubaran Korporasi. (21 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Dalam . . .

www.peraturan.go.id SK No 161043 A

PNESIDEN

(3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana

tambahan s6lagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.