Pasal 46

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek

pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

• harga transaksi untuk jual beli;

• nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau

badan hukum lainnya, pemisahan hak yang

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan

hak, penggabungan usaha, peleburan usaha,

pemekaran usaha, dan hadiah; dan

• harga transaksi yang tercantum dalam risalah

lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih

rendah daripada NJOP yang digunakan dalam

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun

terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang

digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun

terjadinya perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang,

Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek

pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar

pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak

ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00

(delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak

pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat

terutangnya BPHTB.

2022, No.4 -35-

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau

waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)

huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau

satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat

atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek

pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris

tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai

perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih

tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

ditetapkan dengan Perda.