Pasal 189

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

• Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1

angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245

sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2)

huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal

288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal

302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2022, No.4 -109-

6573); dan

• Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam

Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta

Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

ini.