Pasal 187

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-

Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum

berlakunya Undang-Undang ini;

• Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih

tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung

sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;

• khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak

Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih

tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung

sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;

• dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi,

ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti

ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini;

• penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini tidak boleh mengakibatkan

penurunan alokasi DAU per daerah paling lama 5

(lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya

2022, No.4 -107-

ketentuan mengenai alokasi DAU berdasarkan

Undang-Undang ini; dan

• ketentuan mengenai DBH sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua,

dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain

dalam Undang-Undang ini.