Pasal 105

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

2022, No.4 -67-

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

• menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas;

• meneliti, mencari, dan mengumpulkan

keterangan mengenai orang pribadi atau Badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan

Daerah dan Retribusi;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi;

• memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi;

• melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

• menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa;

• memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi;

2022, No.4 -68-

• memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

• menghentikan penyidikan; dan/atau

• melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara

Pidana.

Bagian Kesatu

Jenis dan Kebijakan TKD