Pasal 13

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

• merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
• merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
• merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba;

11 / 73

DIVA | DIUNDUH PADA 19 JULI 2023

www.hukumonline.com

• mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
• menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
• mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
• memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
• memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;
• melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
• melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
• menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Penjelasan Pasal 13 Cukup jelas.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi