Pasal 19

(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan

kepada Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah

sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten

Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore

Kepulauan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Maluku

Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah, serta Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah

yang diterima dari Pemerintah dan Provinsi.

(3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Maluku Utara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Maluku Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten …

PRESIDEN

Kabupaten Maluku Utara dan Bupati Halmahera Tengah atas persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

(4) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran biaya

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara

untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-

kabupaten dan Kota yang baru dibentuk.