Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN

DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk daerah-daerah

tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang

sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dan

berhubung dengan itu perlu mengadakan perubahan pada daerah hukum

Pengadilan Tinggi di Makasar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951

No. 9);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Dengan mencabut segala peraturan atau pasal-pasal dalam peraturan yang bertentangan

dengan Undang-undang ini.

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar

dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi

yang berkedudukan di Denpasar.

Pasal 2…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah- daerah tingkat I Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah tingkat I Bali, Daerah

tingkat I Nusa Tenggara Barat dan daerah tingkat I Nusa Tenggara

Timur.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi

belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan Tinggi di Denpasar.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 2

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1965

tentang

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN

TINGGI DI MAKASAR

UMUM

Sesuai dengan perkembangan ketata-negaraan sekarang ini, didalam prinsipnya ditiap-tiap

Daerah tingkat I perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap Daerah

tingkat II diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila teknis dapat dipertanggung-

jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan

beban Pengadilan Tinggi di Makasar, dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas

Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan untuk mencegah

banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara

cepat maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di

Denpasar.

Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Makasar sebagai

termaktun dalam Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951

No. 9).

Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang ini

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2725