Pasal 65

(1) Jika dalam pemeriksaan dalam sidang ternyata ada alasan untuk mengubah surat tuntutan, maka Jaksa

Agung dengan kemauan sendiri atau atas permintaan Ketua berkuasa mengubah surat penuntutan itu, asal saja dengan perubahan itu perbuatan yang dituduhkan tidak menjadi perbuatan lain dalam arti yang dimaksudkan pada Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(2) Ketua harus memberitahukan perubahan itu kepada terdakwa, yang diberi kesempatan untuk

mengeluarkan pendapatnya tentang hal itu.

(3) Jika perlu, karena perubahan surat tuntutan ini, maka atas permohonan terdakwa Ketua dapat

mempertangguhkan pemeriksaan sampai hari tanggal yang tertentu.