Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:

• menetapkan ...

• menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
• memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
• mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
• melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
• wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.