Pasal 57

(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus

memenuhi:

• SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
• persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

(2) Pelaku ...

(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di

dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

• keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
• daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
• kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
• kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan

teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan

SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.

(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah

diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.