Pasal 29

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

PRESIDEN

• memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;

• memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

• memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

• berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

• menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;

• melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

• membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

• menyelenggarakan rekam medis;

• menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;

• melaksanakan sistem rujukan;

• m e n o l a k k e i n g i n a n p a s i e n y a n g bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;

• memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

• menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

• melaksanakan etika Rumah Sakit;

PRESIDEN

• memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
• melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
• membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
• menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
• melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
• memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

(2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif berupa:

• teguran;

• teguran tertulis; atau

• denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah

Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Hak Rumah Sakit