Pasal 3

(1) Desapraja adalah badan hukum.

(2) Di dalam dan di luar pengadilan Desapraja diwakili oleh Kepala

Desapraja.

(3) Apabila Kepala Desapraja berhalangan menjalankan kewajibannya,

maka ia diwakili oleh Pamong Desapraja yang berhak menurut

ketentuan yang temaksud dalam pasal 16.

(4) Dalam hal-hal yang bersifat khusus Kepala Desapraja dapat

menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya.

Pasal 4.

(1) Berdasarkan kepentingan umum atas usul Pemerintah Daerah

tingkat II dan setelah memperhatikan pendapat Badan Musyawarah

Desapraja yang bersangkutan, beberapa Desapraja dapat

digabungkan menjadi satu Desapraja;

(2) Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Desapraja masing-

masing, Desapraja-desapraja dapat menggabungkan diri menjadi

satu Desapraja.

(3) Penggabungan termasud dalam ayat (1) atau (2) ditetapkan dengan

peraturan Daerali tingkat I yang memuat juga ketentuan-ketentuan

tentang penyelesaian segala akibat dari penggabungan tersebut.

(4) Peraturan…

PRESIDEN

(4) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (3) tidak dapat berlaku

sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

(1) Berdasarkan kepentingan umum, atas usul Pemerintah Daerah

tingkat II dan setelah memperhatikan pendapat Badan Musyawarah

Desapraja yang bersangkutan, sesuatu Desapraja dapat di- pecah

menjadi lebilh kecil.

(2) Pemecahan termaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

Daerah tingkat I yang mcmuat juga ketentuan-ketentuan tentang

penyelesaikan segala akibat dari pemecahan tersebut.

(3) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku

sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.