DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN

(1) Desapraja adalah badan hukum.

(2) Di dalam dan di luar pengadilan Desapraja diwakili oleh Kepala

Desapraja.

(3) Apabila Kepala Desapraja berhalangan menjalankan kewajibannya,

maka ia diwakili oleh Pamong Desapraja yang berhak menurut

ketentuan yang temaksud dalam pasal 16.

(4) Dalam hal-hal yang bersifat khusus Kepala Desapraja dapat

menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya.

Pasal 4.

(1) Berdasarkan kepentingan umum atas usul Pemerintah Daerah

tingkat II dan setelah memperhatikan pendapat Badan Musyawarah

Desapraja yang bersangkutan, beberapa Desapraja dapat

digabungkan menjadi satu Desapraja;

(2) Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Desapraja masing-

masing, Desapraja-desapraja dapat menggabungkan diri menjadi

satu Desapraja.

(3) Penggabungan termasud dalam ayat (1) atau (2) ditetapkan dengan

peraturan Daerali tingkat I yang memuat juga ketentuan-ketentuan

tentang penyelesaian segala akibat dari penggabungan tersebut.

(4) Peraturan…

---

PRESIDEN

(4) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (3) tidak dapat berlaku

sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

(1) Berdasarkan kepentingan umum, atas usul Pemerintah Daerah

tingkat II dan setelah memperhatikan pendapat Badan Musyawarah

Desapraja yang bersangkutan, sesuatu Desapraja dapat di- pecah

menjadi lebilh kecil.

(2) Pemecahan termaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

Daerah tingkat I yang mcmuat juga ketentuan-ketentuan tentang

penyelesaikan segala akibat dari pemecahan tersebut.

(3) Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku

sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Ditiap-tiap Daerah tingkat 1, Desapraja dicatat dalam suatu daftar

yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah termaksud dan

merupakan daftar induk Desapraja dalam Daerah tersebut.

(2) Perubahan nama, luas dan batas daerah sesuatu Desapraja

ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah tingkat I

berdasarkan usul Pemerintah Daerah tingkat II yang bersangkutan.

BAB II…

---

PRESIDEN

BAB II.

DESAPRAJA.

BAGIAN I.

Ketentuan Umum.

Pasal 7.

Alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan

Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas

Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja.

BAGIAN II.

Tentang Kepala Desapraja.

Pasal 8.

(1) Kepala Desapraja adalah penyelenggara utama urusan rumah-tangga

Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat.

(2) Kepala Desapraja mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-

keputusan penting setelah memperoleh persetujuan Badan

Musyawarah Desapraja.

Pasal 9.

(1) Kepala Desapraja dipilih langsung oleh penduduk Desapraja yang

sudah berumur 18 tahun atau sudah (pernah) kawin dan menurut

adat-kebiasaan setempat sudah menjadi warga Desapraja yang

bersangkutan.

(2) Kepala…

---

PRESIDEN

(2) Kepala Desapraja diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dari

sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon,

berdasarkan hasil pemilihan yang sah, untuk suatu masa jabatan

paling lama delapan tahun. Kepala Daerah tingkat I dapat

menguasakan kewenangan tersebut kepada Kepala Daerah tingkat II

yang bersangkutan.

(3) Peraturan pemilihan, pengangkatan dan pengesahan, pemecatan

sementara dan pemberhentian Kepala Desapraja ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah tingkat I dengan memperhatikan adat-kebiasaan

setempat.

(4) Peraturan termaksud dalam ayat (3) tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.

Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desapraja ialah

penduduk yang menurut adat-kebiasaan setempat telah menjadi warga

Desapraja, yang:

• sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun;

• berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi

perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia;

• menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia,

demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia

yang berarti bersedia turut serta aktif melaksanakan Manifesto

Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan

pedoman-pedoman pelaksanaannya,

• tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan

keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;

• mempunyai…

---

PRESIDEN

• mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan

dan sekurang-kurangnya berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau

berpengetahuan yang sederajat dengan itu.

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan berhubung dengan

rangkapan jabatan Kepala Desapraja diatur oleh Pemerintah Daerah

tingkat I.

Pasal 12.

(1) Kepala Desapraja tidak dapat diberhentikan karena sesuatu

keputusan Badan Musyawarah Desapraja.

(2) Kepala Desapraja berhenti karena meninggal dunia, atau

diberhentikan oleh Kepala Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah

Tingkat II;

• atas permintaan sendiri;

• karena berakhir masa jabatannya;

• karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat termaksud dalam

• karena tidak mentaati larangan-larangan rangkapan jabatan

termaksud dalam pasal 11.

Pasal 13.

(1) Penghasilan Kepala Desapraja berdasarkan pedoman Menteri

Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah

Desapraja dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja.

(2) Keputusan…

---

PRESIDEN

(2) Keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 14.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desapraja mengangkat

sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut

kepercayaannya dalam Sidang Badan Musyawarah Desapraja

dihadapan Kepala Daerah tingkat II atau petugas yang ditunjuknya.

(2) Susunan kata-kata sumpah atau janji termaksud dalam ayat (1)

adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat

menjadi Kepala Desapraja .................. langsung atau tidak langsung

dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau

menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan

menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga

sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban

saya sebagai Kepala Desapraja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-

jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara

Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan-perundangan

yang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia

sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya

rahasiakan.

Saya…

---

PRESIDEN

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan

atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan

kepentingan Negara, Daerah dan Desapraja dari pada kepentingan

saya sendiri, seseorang atau golongan dan akan menjunjung tinggi

kehormatan Negara, Daerah, Desapraja, Pemerintah dan Petugas

Negara.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga

membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada

umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat dalam daerah

Desapraja pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa

dan Republik Indonesia".

Pasal 15.

(1) Menteri Dalam Negeri menetapkan nama jabatan, tanda jabatan dan

pakaian seragam Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja.

(2) Dengan peraturan Daerah tingkat I dapat ditetapkan :

• gelar Kepala Desapraja menurut adat-kebiasaan setempat;

• pakaian Kepala Desapraja menurut adat-kebiasaan setempat;

• tanda jabatan petugas dan pegawai Desapraja yang dianggap

perlu.

Pasal 16.

(1) Dalam hal Kepala Desapraja berhalangan atau tidak dapat

melakukan tugas kewajibannya, ia diwakili oleh seorang Pamong

Desapraja sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

(2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Kepala Desapraja disebabkan

hal-hal yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2), apabila dianggap

perlu, diadakan pemilihan Kepala Desapraja baru.

---

PRESIDEN

Tentang Badan Musyawarah Desapraja.

Pasal 17.

(1) Badan Musyawarah Desapraja adalah perwakilan dari masyarakat

Desapraja.

(2) Jumlah anggota dan perubahan jumlah anggota Badan Musyawarah

Desapraja ditetapkan untuk setiap Desapraja oleh Pemerintah

Daerah tingkat II, sedikit-dikitnya 10 dan sebanyak-banyaknya 25

orang, tidak termasuk Ketua.

(3) Keanggotaan Badan Musyawarah Desapraja berlaku untuk masa

empat tahun.

(4) Anggota yang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, duduk

dalam Badan Musyawarah Desapraja hanya selama sisa masa empat

tahun tersebut.

(5) Anggota-anggota Badan Musyawarah Desapraja dipilih secara

langsung oleh penduduk Desapraja yang sudah berumur 18 tahun

atau sudah (pernah) kawin dan menurut adat-kebiasaan setempat

sudah menjadi warga Desapraja yang bersangkutan.

(6) Peraturan pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Badan

Musyawarah Desapraja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat

I, dengan mengingat pula adat-kebiasaan setempat serta seboleh-

bolehnya menjamin bahwa semua dukuh dalam daerah Desapraja

sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

(7) Peraturan Daerah tingkat I termaksud dalam ayat (6) tidak dapat

berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18…

---

PRESIDEN

Pasal 18.

Yang dapat menjadi anggota Badan Musyawarah Desapraja ialah

penduduk yang menurut adat-kebiasaan setempat telah menjadi warga

Desapraja, yang :

• sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun;

• bertempat tinggal pokok dalam daerah Desapraja yang

bersangkutan;

• cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf latin;

• tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan

keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;

• menyetujui Undang-undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia,

demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian

Indonesia, yang berarti bersedia turut serta aktif melaksanakan

Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959

dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;

• tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang

menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan

dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang

dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya

dengan apa yang tersebut dalam sub c, menurut penilaian Kepala

Daerah Tingkat II dan disetujui oleh Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 19.

Anggota Badan Musyawarah Desapraja tidak boleh merangkap:

• jabatan Kepala Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja

dan petugas serta pegawai Desapraja yang bertanggung-jawab

tentang keuangan kepada Desapraja yang bersangkutan;

• lain-lain jabatan pekerjaan yang akan ditentukan oleh Pemerintah

Daerah tingkat I.

Pasal 20…

---

PRESIDEN

Pasal 20.

(1) Anggota Badan Musyawarah Desapraja berhenti karena meninggal

dunia atau diberhentikan karena:

• atas permintaan sendiri;

• berakhir masa jabatannya;

• tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti termaksud dalam

• melanggar ketentuan larangan rangkapan jabatan seperti

termaksud dalam pasal 19.

(2) Keputusan pemberhentian termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desapraja yang

bersangkutan.

(3) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (2), dalam waktu satu

bulan setelah menerima keputusan itu, anggota yang bersangkutan

dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 21.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua Wakil-wakil Ketua dan

anggota Badan Musyawarah Desapraja mengangkat sumpah

menurut cara agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya

dihadapan Kepala Daerah Tingkat II atau petugas yang ditunjuknya.

(2) Pengangkatan sumpah atau janji dari anggota Badan Musyawarah

Desapraja yang mengisi lowongan antar-waktu dilakukan dihadapan

Ketua Badan Musyawarah Desapraja.

(3) Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud dalam ayat (1) dan (2)

adalah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) dengan

penyesuaian seperlunya.

Pasal 22…

---

PRESIDEN

Pasal 22.

(1) Pimpinan Badan Musyawarah Desapraja terdiri dari Ketua dan

Wakil-wakil ketua.

(2) Kepala Desapraja karena jabatannya menjadi Ketua Badan

Musyawarah Desapraja.

(3) Wakil-wakil Ketua Badan Musyawarah Desapraja dipilih oleh dan

dari anggota Badan Musyawarah Desapraja dan disahkan oleh

Kepala Daerah Tingkat II.

(4) Selama Ketua dan Wakil-wakil Ketua belum ada, Badan

Musyawarah Desapraja berapat dibawah pimpinan salah seorang

anggota yang tertua usianya.

BAGIAN IV.

Sidang dan rapat Badan Musyawarah Desapraja.

Pasal 23.

(1) Badan Musyawarah Desapraja mengadakan sidang sedikit- dikitnya

sekali dalam tiga bulan atas panggilan Ketua. Sidang dapat juga

diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh Ketua atau atas

permintaan sedikit-dikitnya sepertiga dari jumlah anggota.

(2) Rapat-rapat Badan Musyawarah Desapraja dipimpin oleh Ketua

atau Wakil-Ketua. Apabila Ketua-ketua dan Wakil-wakil Ketua

berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang

tertua usianya.

(3) Untuk kepentingan rapat-rapatnya, Badan Musyawarah, Desapraja

dapat membuat peraturan tata-tertib yang harus disahkan oleh

Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk Kepala

Daerah tingkat I.

Pasal 24…

---

PRESIDEN

Pasal 24.

(1) Badan Musyawarah Desapraja dapat mengadakan rapat dan

menambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya dua

pertiga jumlah anggota.

(2) Badan Musyawarah Desapraja mengambil keputusan dengan kata

mufakat atas dasar kebijaksanaan musyawarah.

(3) Jika tidak terdapat kata mufakat, pimpinan dapat mengambil

kebijaksanaan untuk menangguhkan pembicaraan dan setelah

pembicaraan diteruskan kata mufakat belum juga tercapai, maka

keputusan atas soal yang dimusyawarahkan itu diserahkan kepada

Pimpinan Badan Musyawarah Desapraja.

Jika dalam musyawarah Pimpinan itu mengenai soal yang dimaksud

kata mufakat belum juga tercapai, keputusan terakhir diserahkan

kepada Ketua.

BAGIAN V.

Tentang Pamong Desapraja.

Pasal 25.

(1) Pamong Desapraja adalah pembantu Kepala Desapraja yang

mengepalai sesuatu dukuh dalam lingkungan daerah Desapraja,

yang masa jabatannya paling lama delapan tahun.

(2) Pamong Desapraja adalah penduduk dukuh yang bersangkutan, dan

dipilih oleh Badan Musyawarah Desapraja dari sedikit-dikitnya dua

dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon, yang diajukan oleh

Kepala Desapraja.

(3) Pamong Desapraja memulai jabatannya sesudah diangkat oleh

Kepala Daerah tingkat II.

(4) Peraturan…

---

PRESIDEN

(4) Peraturan pemilihan, pengangkatan, pemecatan sementara dan

pemberhentian Pamong Desapraja ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah tingkat I.

(5) Peraturan termaksud dalam ayat (4) tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26.

(1) Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desapraja termaksud dalam

(2) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 11 dan 12 tentang

larangan rangkapan jabatan dan tentang pemberhentian yang

berlaku untuk Kepala Desapraja, berlalu juga untuk Pamong

Desapraja, dengan penyesuaian seperlunya.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Pamong Desapraja mengangkat

sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut

kepercayaannya dalam Sidang Badan Musyawarah Desapraja

dihadapan Kepala Desapraja atau wakilnya.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji termaksud dalam ayat (3) adalah

sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) dengan penyesuaian

seperlunya.

Pasal 27.

(1) Penghasilan Pamong Desapraja berdasarkan pedoman Menteri

Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah

Desapraja dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja.

(2) Keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

BAGIAN VI…

---

PRESIDEN

BAGIAN VI.

Tentang Panitera, Petugas dan Pegawai Desapraja.

Pasal 28.

(1) Panitera Desapraja adalah pegawai Desapraja yang memimpin

penyelenggaraan tata-usaha Desapraja dan tata-usaha Kepala

Desapraja dibawah pimpinan langsung Kepala Desapraja.

(2) Panitera Desapraja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja.

(3) Apabila diperlukan Kepala Desapraja dapat mengangkat pegawai

pembantu Panitera Desapraja.

Pasal 29.

(1) Penghasilan Panitera dan pegawai Desapraja lainnya ditetapkan

oleh Kepala Desapraja berdasarkan peraturan yang diputuskan oleh

Badan Musyawarah Desapraja menurut pedoman Menteri Dalam

Negeri dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desapraja

(2) Peraturan Desapraja termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku

sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 30.

(1) Petugas Desapraja yang melakukan sesuatu tugas tertentu dalam

hal-hal yang bersangkutan dalam urusan agama, keamanan,

pengairan atau lain-lain menurut adat-kebiasaan setempat, adalah

pembantu-pembantu Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja

dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Desapraja.

(2) Petugas-…

---

PRESIDEN

(2) Petugas-petugas termaksud dalam ayat (1) seperti Penghulu, Chatib,

Modin, Djogobojo, Kebajan, Ulu-ulu dan pejabat-pejabat semacam

itu dengan nama lain atau pejabat-pejabat lainnya menurut adat-

kebiasaan setempat, diadakan menurut keperluannya.

(3) Petugas-petugas termaksud dalam ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Badan

Musyawarah Desapraja.

Pasal 31.

(1) Penghasilan Petugas Desapraja berdasarkan pedoman Menteri

Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Desapraja dan dimasukkan

dalam anggaran keuangan Desapraja.

(2) Peraturan terrnaksud dalam ayat (1), tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

(3) Kepala Desapraja menetapkan cara pemberian penghasilan

termaksud dalam ayat (1), setelah memperhatikan usul-usul Pamong

Desapraja.

Tentang Badan Pertimbangan Desapraja.

Pasal 32.

(1) Disetiap Desapraja dapat diadakan Badan Pertimbangan Desapraja.

(2) Jumlah anggota Badan Pertimbangan Desapraja ditetapkan oleh

Badan Musyawarah Desapraja sedikit-dikitnya 5 orang dan

sebanyak-banyaknya separo dari jumlah anggota Badan

Musyawarah Desapraja.

(3) Anggota…

---

PRESIDEN

(3) Anggota Badan Pertimbangan Desapraja ditetapkan oleh Kepala

Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja dari

antara orang-orang yang berpengaruh dan dihormati oleh

masyarakat Desapraja untuk satu masa jabatan yang sama dengan

masa jabatan Kepala Desapraja.

(4) Tentang terbentuknya Badan Pertimbangan Desapraja dan susunan

anggota-anggotanya dilaporkan oleh Kepala Desapraja kepada

Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 33.

(1) Badan Pertimbangan Desapraja bertugas memberikan nasehat yang

diminta atau yang tidak diminta oleh Kepala Desapraja.

(2) Badan Pertimbangan Desapraja mengadakan rapat setiap waktu bila

dianggap perlu oleh Kepala Desapraja.

(3) Rapat-rapat Badan Pertimbangan Desapraja dipimpin oleh Kepala

Desapraja.

BAB III.

BAGIAN I.

Ketentuan umum.

Pasal 34.

(1) Desapraja berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah

tangga daerahnya.

(2) Segala…

---

PRESIDEN

(2) Segala tugas kewenangan yang telah ada berdasarkan hukum adat

atau peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan Daerah atasan

yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang

ini tetap menjadi tugas kewenangan Desapraja sejak saat berlakunya

Undang-undang ini.

(3) Dengan sesuatu peraturan-perundangan atau peraturan Daerah

atasan tugas kewenangan Desapraja termaksud dalam ayat (2)dapat

diubah, dikurangi atau ditambah.

Pasal 35.

(1) Dengan Peraturan Daerah, Daerah tingkat II dapat memisahkan

sebagian atau seluruhnya urusan tertentu dari urusan

rumahtangganya untuk diurus sendiri oleh Desapraja.

(2) Penyerahan urusan rumah-tangga termaksud dalam ayat (1) harus

disertai dengan alat-alat dan sumber keuangan yang diperlukan.

Pasal 36.

(1) Desapraja diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan dari

instansi-instansi Pemerintah atasannya.

(2) Desapraja memberikan pertanggungan-jawab atas tugas

pembantuan termaksud dalam ayat (1) kepada instansi yang

berwenang.

(3) Untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan termaksud dalam ayat

(1) kepada Desapraja diberikan ganjaran.

BAGIAN II…

---

PRESIDEN

BAGIAN II.

Tentang tugas pembantuan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 37.

(1) Sesuatu organisasi kemasyarakatan yang daerah organisasinya dan

pekerjaannya bersifat mendatar hanya terbatas dalam daerah

Desapraja dapat diberi tugas pembantuan untuk menyelenggarakan

sesuatu tugas kewenangan Desapraja.

(2) Desapraja berwenang mengatur dan mengawasi serta memberikan

bantuan-bantuan yang perlu kepada organisasi-organisasi termaksud

dalam ayat (1).

Tentang keputusan-keputusan dan pembelaan.

Pasal 38.

(1) Desapraja berwenang mengambil keputusan-keputusan untuk

kepentingan rumah-tangga daerahnya dan menjalankan peraturan-

peraturan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desapraja.

(2) Segala keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum atas peraturan

perundangan/ peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 39.

Segala keputusan Desapraja harus diumumkan menurut cara kebiasaan

setempat atau menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah Tingkat

I.

Pasal 40…

---

PRESIDEN

Pasal 40.

Desapraja dapat mengusahakan dan membela kepentingan Desapraja dan

penduduknya kehadapan Pemerintah Daerah atasannya.

BAGIAN IV.

Tentang kerjasama antar Desapraja/Daerah.

Pasal 41.

(1) Dua Desapraja atau lebih dapat bersama-sama mengatur dan

mengurus kepentingan bersama.

(2) Keputusan untuk bekerja sama termaksud dalam ayat (1) ditetapkan

oleh Badan Musyawarah Desapraja yang bersangkutan.

(3) Keputusan terrnaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 42.

(1) Desapraja dan Daerah tingkat III dapat bersama-sama mengatur dan

mengurus kepentingan bersama.

(2) Keputusan untuk bekerja sama termaksud dalam ayat (1) ditetapkan

oleh Badan Musyawarah Desapraja dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tingkat III yang bersangkutan.

(3) Keputusan-keputusan termaksud dalam ayat (2) tidak dapat berlaku

sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 43…

---

PRESIDEN

Pasal 43.

Keputusan bekerja sama antar Desapraja termaksud dalam pasal 41 dan

keputusan bekerja sama antara Desapraja dengan Daerah tingkat III

termaksud dalam pasal 42, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh

Kepala Daerah tingkat I apabila Desapraja-desapraja atau Desapraja dan

Daerah tingkat III tersebut tidak terletak dalam satu lingkungan Daerah

tingkat II.

Pasal 44.

(1) Jika tidak terdapat persesuaian faham antara pihak-pihak yang

bekerja sama termaksud dalam pasal 41 dan 42 baik mengenai

perubahan atau pencabutan, maupun mengenai cara pelaksanaan

peraturan kerjasama termaksud, maka perubahan, pencabutan atau

cara pelaksanaan tersebut diputuskan oleh Kepala Daerah tingkat II.

(2) Dalam hal tidak terdapatnya persesuaian faham termaksud dalam

ayat (1) terjadi antara pihak-pihak yang bekerja sama termaksud

dalam pasal 43, maka yang mengambil keputusan adalah Kepala

Daerah tingkat I.

(3) Desapraja atau Daerah tingkat III yang berkepentingan dapat

memajukan banding kepada Kepala Daerah tingkat I terhadap

keputusan Kepala Daerah tingkat II termaksud dalam ayat (1) atau

kepada Menteri Dalam Negeri terhadap keputusan Kepala Daerah

tingkat I termaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya sebulan

setelah keputusan-keputusan tersebut diterima oleh pihak-pihak

yang bersangkutan.

BAGIAN V…

---

PRESIDEN

BAGIAN V.

Tentang melalaikan tugas kewenangan.

Pasal 45.

(1) Jika ternyata Desapraja melalaikan tugas kewenangan termaksud

dalam pasal 34 ayat (1) sehingga merugikan Desapraja dan

penduduknya atau merugikan Negara dan Daerah, maka Pemerintah

Daerah tingkat I menentukan cara bagaimana Desapraja yang

bersangkutan harus diurus.

(2) Penilaian atas kelalaian Desapraja termaksud dalam ayat (1)

dinyatakan oleh Kepala Daerah tingkat II berdasarkan hak

pengawasan Daerah tingkat II atas Desapraja bawahannya.

(3) Sementara menunggu ketentuan Pemerintah Daerah tingkat I

termaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk

Kepala Desapraja atau salah seorang Pamong Desapraja atau

seseorang petugas lainnya untuk menjalankan tugas kewenangan

Desapraja sementara waktu.

(4) Apabila berhubung dengan sesuatu hal Badan Musyawarah

Desapraja tidak dapat menjalankan tugas kewenangan tersebut

dijalankan sendiri oleh Kepala Desapraja atas ketetapan Kepala

Daerah tingkat II.

BAB IV…

---

PRESIDEN

BAB IV.

DESAPRAJA.

BAGIAN I.

Tentang harta-benda kekayaan Desapraja.

Pasal 46.

Segala harta benda kekayaan dan segala sumber penghasilan menurut

adat atau peraturan-perundangan dan peraturan Daerah atasan yang telah

ada pada waktu Undang-undang ini berlaku, seluruhnya menjadi harta-

benda kekayaan dan sumber penghasilan Desapraja.

Pasal 47.

(1) Dengan peraturan Daerah, Pemerintah Daerah tingkat II dapat

menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai harta-benda

kekayaan dan sumber-sumber penghasilan Desapraja.

(2) Peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sebelum disahkan

oleh Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 48.

Keputusan-keputusan Desapraja mengenai:

• penjualan, penyewaan, peminjaman, pemindahan hak atau

pengepakan harta-harta kekayaan atau sumber-sumber penghasilan

Desapraja, baik sebagian atau seluruhnya;

• mengadakan pinjaman uang dengan atau tidak dengan menjaminkan

harta-benda kekayaan atau sumber-sumber penghasilan Desapraja;

• penghapusan tagihan-tagihan, sebagian atau seluruhnya;

• mengadakan…

---

PRESIDEN

• mengadakan persetujuan penyelesaian perkara secara damai;

• dan lain-lain keputusan yang membawa akibat pembebanan

terhadap harta-benda kekayaan dan sumber-sumber penghasilan

Desapraja, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala

Daerah tingkat II.

BAGIAN II.

Tentang hasil usaha gotong-royong.

Pasal 49.

(1) Desapraja dapat mengerahkan tenaga gotong-royong pada setiap

waktu diperlukan bagi usaha-usaha yang menjadi kepenting an

bersama dari masyarakat Desapraja berdasarkan keputusan Badan

Musyawarah Desapraja.

(2) Pengerahan tenaga gotong-royong selain dari yang termaksud dalam

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan adat-kebiasaan setempat.

Pasal 50.

Kepala Desapraja dapat mengerahkan tenaga gotong-royong dari

masyarakat Desapraja tanpa keputusan Badan Musyawarah Desapraja,

jika pengerahan tenaga itu diperlukan secara mendadak untuk melawan

dan mengatasi bahaya alam atau serangan hama tanaman penduduk.

Pasal 51.

(1) Desapraja harus mempunyai dan memelihara daftar yang memuat

perhitungan dan alasan serta hasil-hasil dari pengerahan tenaga

gotong-royong termaksud dalam pasal 49 dan 50 dengan disertai

nilai dalam mata uang, baik nilai harga maupun nilai jasa.

(2) Pemerintah…

---

PRESIDEN

(2) Pemerintah Daerah tingkat II dapat menetapkan peraturan yang

membatasi pengerahan tenaga gotong-royong dalam setahun.

Tentang sumber-sumber penghasilan Desapraja.

Pasal 52.

(1) Desapraja berhak mendapat hasil dari perusahaan Desapraja atau

bagian hasil dari perusahaan Daerah atasan.

(2) Keputusan Desapraja untuk membangun perusahaan Desapraja

termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan

oleh Kepala Daerah tingkat II.

Pasal 53.

(1) Desapraja berhak melangsungkan pemungutan pajak yang sudah

ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan-perundangan perpajakan yang

berlaku.

(2) Desapraja berhak memungut retribusi.

(3) Peraturan tentang pajak dan retribusi termaksud dalam ayat (1) dan

(2) ditetapkan oleh Badan Musyawarah Desapraja dan peraturan ini

tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat

II.

(4) Pengembalian atau penghapusan pajak Desapraja tidak dapat

dilakukan kecuali dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur

dalam peraturan pajak Desapraja yang bersangkutan.

Pasal 54…

---

PRESIDEN

Pasal 54.

Kepada Desapraja dapat:

• diserahkan pajak Daerah;

• diberikan sebagian dari hasil pungutan pajak daerah;

• diberikan bantuan lain dari instansi atasan dalam bentuk apapun.

Pasal 55.

Selain dari sumber-sumber penghasilan termaksud dalam pasal 52, 53

dan 54 Desapraja dapat memperoleh penghasilan dari pinjaman dan lain-

lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Pasal 56.

Untuk menjalankan perkara hukum mengenai tuntutan penagihan piutang

oleh Desapraja, harus ada penetapan dari Badan Musyawarah Desapraja.

BAGIAN IV.

Tentang pengelolaan, tanggung jawab keuangan dan

anggaran keuangan Desapraja.

Pasal 57.

(1) Semua keuangan Desapraja dimasukan dalam satu kas.

(2) Cara mencatur dan mengurus administrasi keuangan Desapraja

ditentukan dengan Peraturan Daerah tingkat II berdasarkan

pedoman Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 58…

---

PRESIDEN

Pasal 58.

(1) Setiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Oktober, Badan

Musyawarah Desapraja menetapkan anggaran keuangan Desapraja

untuk tahun dinas berikutnya yang disusun menurut petunjuk

Kepala Daerah tingkat II. Selama berlakunya tahun dinas, Badan

Musyawarah Desapraja dapat mengadakan perubahan anggaran

keuangan.

(2) Semua pengeluaran dan pemasukan uang harus dimasukkan dalam

anggaran keuangan.

(3) Anggaran induk dan perubahannya tidak dapat dilaksanakan

sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

(4) Jika anggaran keuangan Desapraja tidak dapat disahkan, maka

pcnolakan pengesahan itu harus dilakukan dengan surat keputusan

yang mengandung alasan-alasan penolakan dan diberitahukan

kepada Desapraja dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga

bulan sesudah anggaran keuangan termaksud diterima oleh Kepala

Daerah Tingkat II.

(5) Jika anggaran keuangan seluruhnya ditolak, maka dalam jangka

waktu dua bulan sesudah menerima penolakan itu, Desapraja yang

bersangkutan harus mengajukan anggaran induk yang baru dan

sebelum anggaran induk yang baru ini disahkan, Desapraja yang

bersangkutan menggunakan anggaran tahun yang baru lalu sebagai

pedoman bekerja.

(6) Jika penolakan hanya mengenai sebagian dari anggaran induk, maka

pasal-pasal yang tidak disahkan setelah ditinjau kembali dapat

diajukan lagi sebagai anggaran tambahan.

(7) Tahun anggaran berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember.

(8) Setiap…

---

PRESIDEN

(8) Setiap tahun dibuat pertanggungan-jawab anggaran menurut

petunjuk Kepala Daerah tingkat II berdasarkan pedoman Kepala

Daerah tingkat I.

BAB V.

BAGIAN I

Ketentuan umum.

Pasal 59.

(1) Bila untuk menjalankan sesuatu keputusan Desapradja harus

ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Kepala Daerah tingkat II,

keputusan itu dapat dijalankan apabila Kepala Daerah tingkat II

yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan terhitung mulai hari

keputusan itu diterima untuk mendapat pengesahan, tidak

mengambil ketentuan.

(2) Jangka waktu tiga bulan termaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh Kepala Daerah

tingkat II.

(3) Untuk kepentingan pengawasan, Desapraja berkewajiban

memberikan segala keterangan yang diminta oleh Pemerintah

Daerah atasannya atau oleh petugas-petugas yang ditunjuknya.

Pasal 60.

(1) Pemerintah Daerah tingkat II memberikan bimbingan kepada

Desapraja bawahannya untuk menjamin kelancaran pelak- sanaan

tugas kewenangan Desapraja.

(2) Untuk…

---

PRESIDEN

(2) Untuk kepentingan termaksud dalam ayat (1) dimana perlu atau atas

permintaan Desapraja yang berkepentingan, Pemerintah Daerah

tingkat II dapat memperbantukan sementara waktu petugas-

petugasnya.

BAGIAN II.

Pertangguhan dan pembatalan.

Pasal 61.

(1) Keputusan Desapraja yang bertentangan dengan kepentingan umum

atau peraturan-perundangan/peraturan yang lebih tinggi

tingkatannya atau dengan adat-kebiasaan setempat, dapat

ditangguhkan atau dibatalkan pelaksanaannya oleh Kepala Daerah

tingkat II.

(2) Keputusan Kepala Daerah tingkat II yang mempertangguhkan atau

membatalkan pelaksanaan keputusan Desapraja termaksud dalam

ayat (1) disampaikan kepada Desapraja yang bersangkutan dengan

disertai keterangan dan alasannya.

(3) Pembatalan sesuatu keputusan Desapraja termaksud dalam ayat (1)

menghendaki dibatalkannya semua akibat dari keputusan yang

dibatalkan itu sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan.

(4) Sesuatu keputusan Desapraja yang dipertangguhkan pelaksanaannya

termaksud dalam ayat (1) segera berhenti berlakunya sejak saat

keputusan itu dipertangguhkan.

(5) Jika setelah lewat enam bulan sesuatu keputusan Desapraja yang

dipertangguhkan tidak disusul dengan pembatalan, maka keputusan

yang dipertangguhkan itu dapat terus berlaku lagi.

Pasal 62…

---

PRESIDEN

Pasal 62.

(1) Desapraja dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah tingkat

I mengenai keputusan-keputusan yang ditolak pengesahannya atau

dibatalkan atau dipertangguhkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

(2) Bandingan termaksud dalam ayat (1) harus dimajukan dalam jangka

waktu satu bulan sejak keputusan penolakan pengesahan atau

pembatalan atau pertangguhan tersebut diterima oleh Desapraja

yang bersangkutan.

(3) Sebelum ada keputusan Kepala Daerah tingkat I dalam hal

bandingan termaksud dalam ayat (2), maka keputusan Kepala

Daerah tingkat II yang dibanding itu harus ditaati.

(4) Selambat-lambatnya dalam tempo enam bulan Kepala Daerah

tingkat I sudah harus mengambil keputusan mengenai bandingan

termaksud dalam ayat (2).

BAB VI.

Pasal 63.

(1) Berdasarkan usul Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah

tingkat I memajukan saran kepada Menteri Dalam Negeri untuk

meningkatkan sesuatu atau beberapa Desapraja dalam daerahnya

menjadi Daerah tingkat III.

(2) Gabungan beberapa kesatuan masyarakat hukum yang telah terjadi

pada saat Undang-undang ini berlaku, baik sebagai akibat revolusi

maupun berdasarkan sesuatu keputusan penguasa setempat, jika

tidak menjadi Desapraja, diusulkan oleh Pemerintah Daerah tingkat

I kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan Daerah tingkat III.

BAB VII…

---

PRESIDEN

BAB VII.

Pasal 64.

(1) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di dalam lingkungan setiap

Daerah tingkat I dinyatakan menjadi Desapraja menurut pasal I

Undang-undang ini, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri,

berdasarkan usul dari Pemerintah Daerah tingkat I yang

bersangkutan.

(2) Pernyataan termaksud dalam ayat (1) dapat dikuasakan oleh Menteri

Dalam Negeri kepada Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 65.

(1) Sebelum Kepala Desapraja dipilih dan diangkat berdasarkan pasal 9

Undang-undang ini, maka semua Kepala Kesatuan masyarakat

hukum termaksud dalam pasal 64 ayat (1) dengan sendirinya

menjadi Kepala Desapraja menurut Undang-undang ini.

(2) Jika terjadi lowongan Kepala Desapraja dalam masa peralihan,

maka Kepala Daerah tingkat I menunjuk seorang pejabat Kepala

Desapraja dalam masa peralihan.

Pasal 66.

(1) Sebelum alat-alat kelengkapan Desapraja menurut pasal 7 terbentuk

lengkap, maka segala tugas kewenangan Desapraja menurut

Undang-undang ini dijalankan oleh Kepala Desapraja termaksud

dalam pasal 65 ayat (1).

(2) Dalam…

---

PRESIDEN

(2) Dalam menjalankan tugas kewenangan termaksud dalam ayat (1),

Kepala Desapraja tersebut dibantu oleh alat-alat kelengkapan yang

lama dari kesatuan masyarakat hukum yang dinyatakan menjadi

Desapraja itu.

Pasal 67.

Segala peraturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan-

perundangan yang termaksud dalam keputusan KESATU Undang-

undang ini, yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-

undang ini dapat tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti.

BAB VIII.

Pasal 68.

(1) Untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang ini akan

diatur di mana perlu dengan peraturan-perundangan.

(2) Segala kesulian yang timbul karena pelaksanaan Undang- undang

ini diatur dan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IX.

Pasal 69.

(1) Undang-undang ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar…

---

PRESIDEN

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

---

PRESIDEN