Pasal 9

Bank Umum Koperasi

(1) Bank Umum Koperasi hanya boleh didirikan dan menjalankan

usaha sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari Menteri

Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan

atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:

• berbentuk...

PRESIDEN

• berbentuk hukum koperasi.

• mempunyai simpanan pokok sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,-

(satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pada waktu pendirian,

dari jumlah simpanan pokok tersebut sekurang-kurangnya sudah

tersedia Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah harus terkumpul

dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pendirian

tersebut.

• Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah simpanan pokok

minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan

dengan memperhatikan kondisi setempat.

• Pimpinan dan pegawai dari bank seluruhnya adalah Warga

Negara Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang dan perwakilan dari Bank Umum

Koperasi hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan

setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut tentang syarat- syarat

tambahan, cara-cara pengajuan permintaan izin usaha Bank Umum

Koperasi dan syarat-syarat pembukaan cabang dan perwakilan.

(4) Tata-kerja Bank Umum Koperasi akan diatur tersendiri oleh Bank

Indonesia bersama-sama dengan Departemen yang mengurus

masalah perkoperasian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

dalam pasal 23, 25 dan 31 Undang-undang ini.