Pasal 1

Undang-undang Pajak Dividen 1959 yang diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 yang

telah disahkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 7

tahun 1969, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Konsiderans ditambah dengan huruf e sampai dengan huruf g yang

berbunyi sebagai berikut:

• bahwa atas hasil-hasil berupa bunga dan royalty yang dijabarkan

oleh orang-orang dan badan-badan yang bertempat

tinggal/berkedudukan di Indonesia kepada orang-orang dan

badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan diluar negeri

menurut sistim pemungutan pajak yang berlaku dewasa ini tidak

dipungut pajak;

• bahwa terhadap orang-orang dan badan-badan yang bertempat

tinggal/berkedudukan didalam negeri pemungutan pajak atas

hasil-hasil berupa bunga dan royalty yang diterima dari orang-

orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan di

Indonesia dapat dilakukan lebih efisien;

• bahwa berhubung dengan itu disamping pemungutan pajak atas

hasil-hasil saham, dirasa perlu mengadakan pungutan pajak pada

sumbernya atas hasil-hasil berupa bunga. dan royalty"

II. Pasal 1 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dengan nama pajak atas bunga, dividen dan royalty dipungut pajak

dari hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun, yang di peroleh

dari:

• peminjaman uang kepada:

1. Badan- ...

---

PRESIDEN

1. Badan-badan, yang berkedudukan dan melakukan perusahaan

di Indonesia,

1. Orang-orang yang bertempat tinggal dan melakukan

perusahaan di Indonesia.

1. "Pendirian tetap" yang melakukan perusahaan di Indonesia;

2. Pemerintah Republik Indonesia baik Pusat maupun Daerah

dalam bentuk obligasi dan kertas perbendaharaan Negara;

• saham-saham, tanda-tanda laba dan obligasi yang ikut dalam

pembagian laba dari perseroan-perseroan terbatas, perseroan

komanditer atas saham dan perseroan-perseroan lainnya yang

modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham,

yang berkedudukan di Indonesia;

• pengikut-sertaan sebagai anggota ataupun sebagai yang berhak

atas laba dari badan-badan yang tidak termasuk dalam huruf b

tetapi merupakan subyek pajak perseroan seperti dimaksud

dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

• paten/oktroi, lisensi, merk dagang serta hak-hak lainnya dan dari

penyelewengan alat-alat serta perlengkapan perindustrian,

perniagaan atau ilmu pengetahuan".

III. Pasal 2 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Apakah badan-badan ataupun orang-orang dimaksud dalam pasal

1 berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia ditentukan

menurut keadaan".

IV. Pasal 3 diubah seluruhnya menjadi pasal 3, pasal 3a, pasal 3b dan