Pasal 14

(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-

3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.

(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K,

RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban

menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.

(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final

perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.

(5) Gubernur menyampaikan dokumen final

perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan

dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

1. Judul …

1. Judul Bagian Kesatu pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Izin

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: