PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1970

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG

LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI

WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XIX/MPRS/1966 perlu mencabut Peraturan Presiden No.

2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat

Negeri Warga Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) jo. pasal 21 ayat (1) dan pasal

28 Undang-undang Dasar 1945.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/MPRS/1966 jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XXXIX/MPRS/1968 jo. Keputusan Pimpinan

MPRS No. 274/B/1968;

1. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961

No. 263);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN

KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI

WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden No. 2

tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Pejabat Negeri

Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1959 No.

82).

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.

Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 11 Pebruari 1970.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI.

PENJELASAN ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1970

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1959

TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 ternyata tidak memenuhi tuntutan hati nurani rakyat

dalam rangka usaha pengamanan Revolusi 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945,

oleh karenanya perlu dicabut.

Sesuai dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membina Negara Republik Indonesia yang

bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan,

maka Negara Republik Indonesia memupuk dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga

negaranya untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebagainya, sebagairnana ditegaskan dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959 berarti bahwa larangan bagi

pejabat negeri untuk menjadi anggota partai politik seperti yang dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 2 tahun 1959,hapus.

Terhadap jabatan-jabatan tertentu yang tidak dapat diadakan perangkapan dengan

keanggotaan organisasi politik, diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-

undang Nomor 18 tahun 1961.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG