Pasal 10

Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam Penyelenggaraan Negara (1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.