Pasal 72

(1) Badan Usaha pemegang IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:

• telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan

• memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

• surat permohonan;

• b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan

• c. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.

(4) (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

• a. laporan akhir Eksplorasi; dan

• b. data sumber daya dan cadangan.

(6) (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi

dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.

(7) (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

• a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

• b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

• c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

(8) (8) Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran

umum perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUPK wajib melaporkan kepada

29/101

Menteri.