Pasal 13

(1) Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling

sedikit:

• telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan

• memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

• surat permohonan;

• nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan

• susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit

• laporan akhir Eksplorasi; dan

• data sumber daya dan cadangan.

9/101

(6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan

surat pernyataan sumber daya dan cadangan.

(7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa surat pernyataan

kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

• laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

• surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

• bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

(9) Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum

perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUP wajib melaporkan kepada Menteri.