Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur

dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat

www.djpp.depkumham.go.id

perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

(2) Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlakuan

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.