Pasal 121

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan:

• Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial; atau

• Pasal 19, Pasal 20, Pasal 79, atau Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk surat yang memuat:

• rincian pelanggaran;
• kewajiban untuk menyesuaikan dengan standar dan/atau ketentuan teknis; dan
• tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.31 32

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis.