Pasal 23

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya

tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Menteri dapat merekomendasikan kepada PPT melalui bupati/walikota untuk peningkatan kualitas pelayanan.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak ditindaklanjuti, maka bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau petugas di PPT.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.