Pasal 10

(1) Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan

terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengaturannya diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.