Pasal 42

(1) Pialang Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang;

a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;

d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau

f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. (2) Pialang Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung, termasuk perubahannya kepada Bappebti.