Pasal 2

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab:

• Menteri pada tingkat nasional;

• gubernur pada tingkat provinsi; dan

• bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

(2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:

• Menteri . . .

• Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;

• gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan

• bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.