Pasal 2

(1) Pembiayaan Usaha Tani diberikan kepada:

• Petani; dan
• Badan Usaha Milik Petani. (21 Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
• Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
• Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
• Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada

ayat t huruf (b) merupakan lembaga ekonomi Petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.

(4) Badan .

SK No 041809 A

PRESIDEN

(4) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.