Pasal 79

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat

meminta data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha dalam hal:

• diperlukan data yang mutakhir, akurat, dan cepat; dan
• data yang diminta tidak tercakup dalam data dan/atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan data

dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.