Pasal 27

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan

permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas

jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3) atau ayat (3a) Undang-Undang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang.

(4) Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu

menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3a) Undang-Undang.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.

(8) Dalam . . .

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding.

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas

jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.