Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS

Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan

musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang

anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan

serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.

1. Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral yang selanjutnya

disebut LKS Tripartit Sektoral adalah forum komunikasi,

konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan

sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan

Pemerintah.

1. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang

ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani

masalah ketenagakerjaan.

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk

dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

BAB II ...

PRESIDEN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas