Pasal 16

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun

anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah diterima di RKUD.

(3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana

Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan .

#}ru-rlp44V

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: