Pasal 32
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal Peraturan Pemerintah diundangkan. pada tanggal JJ ini mulai berlaku Agar .. .
RLi'rrlt.,i.lK IN D ONES lA Agar setiap pengundangan penempatannya orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, trd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 77 Oktober 2Ol4 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3OO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Perundang-undangan Perekonomian, ilvanna Dj aman
PtslESIDEN REPL]E:'- 1i< IND ON ES IA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL I. UMUM Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Kebutuhan Energi diperkirakan terus mengalami peningkatan seblgai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan pertaribahan jumtafr penduduk. Oleh karena itu, Pengelolaan Energi iilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan Energi baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Pengelolaan Energi khususnya pengelolaan Sumber Daya Energi belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Energi di dalam negeri. Sebagian Energi Primer masih dialokasikan untuk ekspor guna menghasilkan devisa negara dan sumber penerimaan dalam Xt ggu.r.., Pindapatan dan Belanja Negara. Akibatnya, kebutuhan Energi di daliL negeri baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri masih belum terpenuhi secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Di samping itu, terdapat pula sejumlah permasalahan yang dihadapi sektor Energi, antara lain :
penggunaan Energi belum efisien;
subsidi Energi yang belum tepat sasaran;
harga Energi belum mencapai harga keekonomian;
minat investasi yang masih rendah;
ketergantungan terhadap Energi fosil yang masih tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan cadangan;
keterbatasan infrastruktur Energi;
Pengembangan...
PRESIDEN REFI-]3LIK IND ONES IA
pengembangan infrastruktur Energi belum didukung oleh industri nasional yang kuat dan mandiri;
keterbatasananggaran; g. Iemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri; pengembangan riset Energi belum terintegrasi dengan baik; penguasaan teknologi Energi yang masih rendah;
belum adanya penetapan prioritas pengembangan Energi;
akses untuk masyarakat terhadap Energi yang masih rendah;
Pengelolaan Energi belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; dan i5. nilai tambah Pengelolaan Energi belum optimal. Dengan memperhatikan kondisi keenergian saat ini dan sejumlah permasalahan yang dihadapi di sektor Energi maka Pemerintah perlu melakukan Pengelolaan Energi secara tepat baik pada sisi penyediaan (supply side manogement) maupun pada sisi pemanfaatan (demand side maiagementl dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. OIeh karena itu, perlu disusun kebijakan energi nasional yang meliputi ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan Energi, pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional dan Cadangan Penyangga Energi nasional, Kebijakan penyediaan Energi serta prioritas pengembangan Energi dan Cadangan Pe.tya.rgga Energi nasional diarahkan untuk menjamin kemanan pasokan Energi nasional melalui pemanfaatan Sumber Daya Energi secara proporsional, baik Sumber Daya Energi non fosil seperti panas bumi, biomassa, tenaga aliran dan terjunan air, tenaga sinar matahari, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, maupun Sumber Daya Energi fosil seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, gas metana batubara (coal bed-methanei. Sedangkan kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Energi, diarahkan pada penggunaan Energi secara optimal dan efisien di seluruh sektor pengguna. Paradigma Pengelolaan Energi yang selama ini berjalan menempatkan Sumber Daya Energi sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa. Kondisi ini mengakibatkan pasokan Energi dalam negeri tidak dapat terjamin dengan baik, peningkatan nilai tambah tidak optimal, dan hilangnya peluang terciptanya lapangan kerja baru sehingga menjadi salah satu sumber penghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, paradigma kebijakan Pengelolaan Energi perlu diubah dengan menjadikan Energi sebagai modal pembangunan nasional. Dengan ...
$-,D PRESIDEN REPIJELIK INDONESIA Dengan perubahan paradigma di atas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor Energi yang sebagian dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor Energi antara lain melalui pencarian dan peningkatan cadangan Energi fosil, pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan, pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, dan Konservasi Sumber Daya Energi. iI. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.
