Pasal 3
BAB 2 — RENCANA INDUK
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
- rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; dan
- rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
(4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua . . .
Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional