Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
• Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai:

1. besaran bagian penerimaan negara;

www.djpp.depkumham.go.id

1. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi;
2. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;
3. penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis;
4. penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;
5. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi;
6. pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan
7. penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/atau pengalihan participating interest,epkumham.go dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.