Pasal 31

(1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

diklasifikasikan berdasarkan:

• jumlah penduduk; dan
• ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

• kawasan perkotaan kecil;

• kawasan perkotaan sedang;

• kawasan perkotaan besar;

• kawasan . . .

• kawasan metropolitan; dan
• kawasan megapolitan.

(3) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan

dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kesatuan kawasan yang:

• melampaui batas wilayah provinsi;
• melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
• berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(4) Klasifikasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh:

• Menteri, untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
• gubernur, untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
• bupati/walikota, untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.