Pasal 50

(1) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak

dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban

perpajakan tertentu yang dikuasakan, dengan surat penunjukan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada saat melaksanakan tugasnya.